LUKMAN CENTER: Agustus 23, 2011

Selasa, 23 Agustus 2011

MENCARI PRSIDEN INDONESIA PASCA SBY

Pengantar

SEJARAH mencatat seorang Kaisar Negara Macedonia bernama Alexander yang agung (356 SM-323 SM) mampu membangun salah satu kekaisaran terbesar di dunia.

Alexander yang agung adalah murid dari Aristoteles, seorang filusuf berkembangsaan Yunani (384SM-322SM), Aristoteles sendiri adalah murid dari Plato seorang filusuf Yunani yang termashur itu. Plato dan Aristoteles, keduanya bersepakat bahwa sebuah Negara ada dan terbentuk bukan bertujuan untuk Negara itu sendiri. Negara ada untuk manusia yang menjadi warganya secara keseluruhan tanpa terkecuali.

Sebagai bentuk persekutuan hidup politis, Negara adalah bentuk yang paling tinggi sebab merupakan perkembangan terakhir persekutuan hidup manusia, karenanya Aristoteles menegaskan Negara semestinya memiliki tujuan tertinggi, paling mulia, dan terluhur dibandingkan dengan persekutuan hidup lainnya. Konsekwensinya Negara haruslah senantiasa mengupayakan kebaikan tertinggi, kebaikan semaksimal mungkin bagi warganya. Namun kenyataannya banyak Negara gagal mewujudkan tujuan tersebut, tujuan ideal yaitu memanusiakan manusia dikarenakan pemimpinnya. Salah satunya Indonesia saat ini.

Identifikasi Persoalan

Para tokoh pendiri Negara ini secara tegas meletakkan cita-cita Negara Indonesia di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebuah cita-cita yang sangat mulia dan sejalan dengan apa yang digariskan Plato dan Aristoteles ribuan tahun lampau. Namun sejak berdirinya Negara ini yang sudah 66 tahun lamanya, tujuan tersebut belum juga tercapai, yang terjadi justru semakin terasa semakin jauh. Meskipun telah terjadi pergantian presiden sebanyak enam kali, mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sejak tahun 2004-2009 untuk priode pertama dan 2009 hingga 20014 mendatang untuk priode ke dua, tanda-tanda itu belum terlihat. Kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja yang memadai saja masih sangat sulit sehingga jutaan warga Negara Indonesia harus rela menggadaikan harga dirinya di negeri orang demi sesuap nasi dengan menjadi pembantu rumah tangga. Langkanya lapangan kerja memicu terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dari tahun-ketahun sehingga angka kemiskinanpun terus meningkat. (Kalaupun kemudian terjadi penurunan, kemiskinan itu hanya menurun ke generasi berikutnya ).

Selain kemiskinan, beberapa persoalan yang justru sebenarnya menjadi penyebab kemiskinan itu secara tidak langsung antara lain :

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga masih banyak faktor-faktor produksi yang tidak dikelola secara maksimal terutama yang berkaitan dengan lahan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kelautan yang nota bene merupakan tipikal Negara Indonesia yang agraris dan maritim.

Betapa sulit diterima akal sehat, bagaimana mungkin sebuah Negara yang agraris masih selalu mengimpor beras, jagung ataupun kedelai dari luar negeri yang menjadi kebutuhan pokok di dalam negeri. Belum lagi komuditas lainnya seperti gula, bahkan garampun masih kita impor. Sungguh suatu kenyataan yang sangat ironis. Di satu sisi, lahan potensial di dalam negeri bertebaran, tapi kenyataannya jutaan rakyat Indonesia merantau ke luar negeri hanya untuk menjadi buruh di perkebunan sawit di negera tetangga. Padahal faktanya, tanah tempat mereka menanam kelapa sawit tidak ada bedanya dengan tanah di Negara ini karena masih berada di satu pulau yang sama, yaitu Pulau Kalimantan.

Saat ini, berdasarkan hasil survey Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) tahun 2010 lalu jumlah pulau di Indonesia 13.000 buah. Yang memiliki nama baru sekitar 7.870 buah. Sempat terpublikasi bahwa jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.504 buah (2004). Namun terkait tulisan ini, bahwa dari sekian banyak jumlah pulau tersebut masih sekitar 6.000 pulau belum berpenghuni tetap.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2009 Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 231 juta jiwa sehingga saat ini diperkirakan mencapai 240 juta jiwa di mana sekitar 65 persen di antaranya berada di Pulau Jawa. Bandingkan luas Pulau Jawa ditambah Pulau Madura satu kali setengah baru sama dengan luas Kalimantan Timur yang berpenduduk hanya sekitar 3 juta jiwa.

Penyebaran penduduk ke seluruh wilayah Indonesia lewat program transmigrasi akan mengurai kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan akan berimplikasi pada pembukaan wilayah baru yang mendorong bergeraknya sektor perekonomian. Selain itu, penyebaran penduduk di setiap wilayah terutama pulau-pulau tidak berpenghuni juga akan meningkatkan ketahanan nasional.

2. Kasus penjarahan uang Negara yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang menjadi pilar berdirinya Negara Republik Indonesia (Eksekutif, legislative, dan Yudikatif) dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya di sektor usaha baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagai efek dari lemahnya penegakan hukum masih tinggi dan masih terus terjadi, bahkan malah semakin menjadi-jadi dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak bisa dipungkiri, korupsi telah menjadi penyebab bencana kemiskinan yang sangat mengerikan di Negara ini. Sejumlah kasus besar sejak zaman orde baru hingga saat ini terus terjadi dan tidak satupun yang tuntas. Mulai dari pembobolan Bapindo oleh Edy Tanzil senilai Rp 1,3 Triliun yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang (1995) hingga Bank Century yang diperkirakan merugikan keuangan Negara sekitar Rp2,8 Triliun (2009). Angka ini masih simpang siur karena vesri BPK Rp5,06 Triliun dan versi Menteri Keuangan Rp 6,5 Triliun.

Entah berapa triliun uang rakyat telah dilarikan para koruptor, baik di sembunyikan di dalam negeri maupun dibawa kabur ke luar negeri. Dari catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2001 hingga saat ini, ada 45 orang pelaku kejahatan korupsi melarikan diri ke luar negeri, sekitar 36 orang merupakan pelaku kejahatan korupsi di sektor perbankan.

3. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung menyebabkan pemborosan uang Negara yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaran negara yang efisien dan efektif. Pola pemilihan kepala daerah semacam ini, selain memboroskan banyak uang Negara, juga berpotensi besar menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat yang miskin, masyarakat yang mudah terprovokasi untuk berbuat anarkis yang justru kerugiannya sulit untuk dihitung secara nominal.

Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengkaji ulang apakah atas nama demokrasi dengan menerapkan pola pemilihan secara langsung dalam pemilihan kepala daerah yang dianut sekarang sudah sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini dan apakah pemilihan kepala daerah secara langsung saat ini tidak bertentangan dengan Panca Sila sebagai dasar Negara terutama sila ke 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sesungguhnya masih banyak persoalan yang menjadi kendala sehingga sulit untuk mewujudkan sebuah Negara yang bisa memberikan kehidupan sebagaimana yang dipikirkan oleh para pendiri Negara ini, termasuk juga apa yang digambarkan oleh Plato dan Aristoteles. Namun, paling tidak tiga poin yang disebutkan di atas bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan perbaikan nasib bangsa ke depan.

Hal lain yang bisa dan sudah seharusnya bisa dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi bangsa adalah melalui perbaikan persyaratan pengajuan para calon anggota legislative oleh partai politik di semua tingkatan. Di semua tingkatan sudah semestinya calon legislator itu minimal berpendidikan Strata 1 (S1), bahkan untuk tingkat DPR RI sudah semestinya para calon legislator itu sudah harus bergelar Strata 2 (S2) mengingat tugas dan tanggung jawab mereka kelak akan sangat vital karena akan menjalankan beberapa fugsi yaitu (pertama) legislasi atau membuat undang-undang, (kedua) fungsi pengawasan, dan (ketiga) fungsi anggaran untuk skala nasional.

Dalam hal menjalankan fungsi pertama (legislasi) atau membuat undang-undang, DPR/DPRD secara bersama dengan eksekutif sesuai tingkatannya masing-masing akan membuat rancangan undang-undang tentang suatu objek, di dalam proses pembuatan rancangan dan penetapan inilah terjadi tarik ulur kepentingan. Tanpa dibekali dengan pengetahuan yang baik berdasarkan disiplin ilmu, sulit kemudian para anggota legislative itu beradu argumentasi dengan tim eksekutif yang memiliki latar belakang pengalaman bertahun-tahun dan pengetahuan yang rata-rata menyandang gelar S1, bahkan saat ini banyak telah menyandang gelar S2.

Terkait fungsi pengawasan, fungsi pengawasan hanya akan berjalan efektif manakala minimal ada keseimbangan antara kemampuan sumber daya manusia antara eksekutif dan legislatif. Bahkan jika ingin bisa berjalan lebih maksimal fungsi pengawasan ini, selayaknya para legislator memiliki kemampuan lebih baik dari para eksekutif yang menjalankan undang-undang yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Maka kembali lagi kepada fungsi pertama tadi, jika dalam proses pembuatan undang-undang tersebut sudah lebih didominasi oleh eksekutif sebagai akibat kapasitas keilmuannya lebih baik dari anggota legislative maka dalam menjalankan fungsi pengawasanpun tidak akan bisa banyak diharapkan untuk dapat berjalan maksimal. Karena sudah besar pasak dari pada tiang.

Begitu juga dengan fungsi penganggaran, sebagai urat nadi pembangunan, sektor anggaran adalah yang paling menentukan jalannya roda pembangunan. Dominasi eksekutif dalam menyusun anggaran pembangunan sudah pasti terjadi sebagai akibat ketidakseimbangan intelektual dan kapasitas. Akhirnya, apa yang kita rasakan saat ini setelah hampir 66 tahun merdeka tidak lepas dari konspirasi politik di zaman orde baru yang berusaha melanggengkan kekuasaan dengan melakukan pelemahan-pelemahan kekuatan politik di lingkungan legislative.

Karenanya, dengan dasar semangat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka sudah seharusnya partai politik yang melahirkan para legislator meletakkan dasar-dasar perekrutan calon-calon anggota legislative yang terdidik secara akademik. Jenjang pendidikan dan profesi para calon legislator yang diajukan hendaknya menjadi penilaian utama selain pengalaman organisasi tentunya.

Sebagai ilustrasi bagaimana masyarakat menilai fungsi legislative (DPR) selama ini berikut ini adalah hasil survey CIDES

uraian	Persentase
Sangat Berfungsi	1,4 %
Berfungsi	39,%
Tidak Berfungsi	43,2 %
Sangat Tidak Berfungsi	1,4 %
Tidak Berpendapat	10,8 %
Tidak Tahu	2,9 %
Tidak Menjawab	0,7 %

Sumber : Hasil penelitian CIDES, dalam Dinamika Kedaulatan Rakyat, Dilema-Dilema Dalam Pemilu, Sistem Kepartaian dan Lembaga Perwakilan. Hal 44. (A.M Fatwa 2004)

Hasil penelitian ini memberikan satu gambaran bahwa rakyat menganggap wakil-wakil mereka yang duduk di parlemen sebagai anggota legislative yang merupakan kepanjangan tangan dan penyambung lidah mereka atas kepentingannya tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Meraka dipilih oleh rakyat dan berbicara atas nama rakyat namun tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Seberapa banyak hasil masukan dari rakyat yang dibawa dari pertemuan dengan mereka secara langsung saat reses yang bisa diperjuangkan dan digolkan di dewan? Pada hal itu adalah murni aspirasi rakyat yang disuarakan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang menyebabkan sehingga para legislator itu tidak bisa menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya dengan baik sehingga mendapat penilaian tidak sedap dari masyarakat? Belum ada referensi sebagai hasil penelitian yang saya temukan terkait hal itu. Namun dalam kapasitas sebagai masyarakat pemilih dan sebagai pendapat pribadi bahwa penilaian itu timbul disebabkan beberapa hal antara lain ;

1. Kecakapan Berbicara

Seorang anggota parlemen haruslah memiliki kecakapan dalam berbicara. Hal ini adalah tuntutan mengingat secara harfiah kata parlemen itu berasal dari bahasa Prancis Parler yang berarti bicara. Jangan lupa trias politika (eksekutif, legislatif, dan Yudikatif) itu rancangan Montesque berkembangsaan Prancis.

Ketidak mampuan anggota parlemen/legislatif dalam menyampaikan pendapat dan tentu saja dalam menyampaikan usulan tentang kebutuhan rakyat pemilihnya akan menyebabkan kegagalan mewujudkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Hal ini kemudian akan berimplikasi pada menurunnya kepercayaan rakyat kepada para anggota legislative di saat hari pemilihan berikutnya, sehingga sulit kemudian mengharapakan tingkat partisipasi masyarakat pemilih menjadi tinggi dalam pemilihan apapun itu. Baik anggota legislative maupun kepala daerah termasuk pemilihan kepala Negara sekalipun. Mereka memilih tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk kekecewaan atas tidak terakomodirnya kepentingan mereka selama ini dalam hal pembangunan di wilayahnya.

2. Intelektual

Cakap berbicara saja belumlah cukup bagi seorang anggota legislative, dia harus didukung oleh kemampuan intelektual. Karena berbicara juga jika tidak didukung oleh data-data ilmiah tetap akan menuai kendala karena akan berhadapan berbagai kepentingan terutama dari pihak eksekutive yang memiliki data dan didukung oleh kemampuan berbicara selain memiliki pengalaman.

Kemampuan mengolah data dan menterjemahkannya hingga tingkat teknis pada forum terbuka untuk meyakinkan anggota lain ataupun eksekutif hanya bisa dilakukan jika memiliki kapasitas keilmuan yang baik. Jika tidak bisa melakukan itu, maka sebaik dan seakurat apapun data yang didapatkan dari lapangan melalui kegiatan reses tidak akan membuahkan hasil apa-apa untuk dikembalikan ke rakyat pemilihnya.

Oleh karena itu, meskipun ini kelihatannya sangat berat untuk diterapkan oleh partai politik karena tuntutan pengembangan partai, namun jika didukung oleh itikad yang baik oleh semua partai politik dan tentu saja pemerintah yang berkuasa sebagai tanggung jawab dalam rangka meneruskan cita-cita perjuangan para pendiri Negara ini tentu bukanlah sebuah kemustahilan untuk diterapakan.
Bila diperhatikan tingkat pendidikan anggota Parlemen (DPR RI) sejak pemilu 1971 hingga 1999 terjadi peningkatan, sebagaimana tersaji di table bawah ini.

Pemilu 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999	Tingkat Pendidikan
	SD		SMP		SMA		SARJANA MUDA		S1		S2		S3
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	8	3	54	6	116	11	59	4	177	9	3
	16	4	44	5	111	12	54	2	145	14	3
	10		32	2	140	13	35	7	149	19	2
			35	4	159	17	39	10	202	26	7	1
			10		52	5	118	7	222	45	23	3	12	3
			3		66	4	68	4	284	37	46	12	14
			2		71	8	42		251	30	57	5	32	2

Sumber : Bagian keanggotaanDPR jo Hasil Penelitian Pelayanan Riset di bidang lgislatif yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, tahu 2002,hal.40.

3. Moral

Inilah landasan paling mendasar yang harus dimiliki oleh seorang anggota legislator. Meskipun ini kelihatannya sangat normative dan barometernya sangat sulit untuk ditentukan namun sangatlah penting untuk menjadi perhatian para pimpinan partai politik dalam menempatkan calon-calon legislatornya.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembangunan Negara, partai politik memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dan vital untuk menjaga kelangsungan Negara. Oleh karena itu, penempatan wakil-wakil partai di parlemen tidak bisa tanpa melalui seleksi di internal partai dari segi moralitas. Keberadaan mereka di kursi yang terhormat itu atas nama wakil rakyat bagaikan sebuah pisau bermata dua bagi partai itu sendiri. Bisa membesarkan partai baik secara langsung maupun tidak langsung dengan aktualisasi diri yang berintegritas. Namun, juga bisa menjadi malapetaka bagi partai itu sendiri sebagai akibat tindakan amoral mereka. Dan hal ini sudah banyak terjadi dan dihujat masyarakat habisan-habisan. Kasus-kasus korupsi berjama’ah dan kasus perselingkuhan sudah berulang kali terjadi di lingkungan para legislator.

Presiden Pasca SBY

Melihat kondisi Indonesia terkini dan belajar dari sejarah panjang pergulatan terbentuknya Indonesia yang dimulai dari kerajaan-kerajaan sesungguhnya Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki kompleksitas kemampuan. Hal pertama adalah, seorang pemimpin yang mau belajar dan bisa mengambil hikmah dari sejarah pergolakan sebelum dan sesudah perang kemerdekaan. Bagaimana kerajaan-kerajaan di nusantara dengan suka rela menyerahkan kedaulatan mereka ke tangan Republik Indonesia tanpa melalui peperangan untuk penaklukan. Bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang terjadi kemudian pasca kemerdekaan seperti PRRI/PERMESTA, DI/TII di era tahun 50-an hingga awal-awal 60-an karena ketidakpuasan daerah terhadap pemerataan pembangunan oleh pemerintah pusat.

Seorang presiden Indonesia ke depan harus memiliki kemampuan keilmuan yang bisa membaca potensi dari dalam negeri sampai peluang yang bisa dibuka di luar negeri dalam rangka pembangunan sosial ekonomi di dalam negeri. Seorang pemimpin Indonesia ke depan harus bisa menjaga dan menghemat sumber daya alam Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Penguasaan terhadap sumber-sumber vital perekonomian dalam negeri seperti sumber energi dan telekomunikasi dalam rangka stabilitas dan keamanan dalam negeri.

Seorang pemimpin Indonesia harus memiliki kemampuan diplomasi dengan negara-negara lain di dunia sehingga sedapat mungkin menempatkan Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang diperhitungkan dalam percaturan politik internasional. Potensi sumber daya manusia dan wilayah Indonesia yang strategis adalah modal dasar untuk meraih posisi itu. Sejarah mencatat bagaimana kemampuan diplomasi presiden Seokarno di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berani keluar dari organisasi dunia itu di tengah berkecamuknya perang dingin antara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dikomandani Amerika Serikat dengan Pakta Warsawa yang dikomandani Uni Sovyet. Sejarah juga mencatat bagaimana kemampuan diplomasi Seokarno yang bisa mendirikan gerakan Negara-negara non blok bersama India, Mesir, Yugoslavia, Indonesia yang kemudian diikuti oleh ratusan Negara.

Pasca pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seorang presiden Indonesia bukan hanya perperan sebagai kepala pemerintahan, bukan hanya sebagai top menajemen eksekutif, dia harus bisa memposisikan dirinya sebagai pemimpin bagi sekitar 240 juta jiwa rakyat Indonesia. Oleh karena itu, seorang pemimpin pasca SBY haruslah memiliki sifat-sifat kekeluargaan, Panca Sila sebagai dasar Negara jika diperas sarinya dari lima sila itu, maka hanya akan tinggal tiga sila, Ketuhanan, gotong royong, permusyawaratan dan jika tiga sila itu diperas lagi maka inti sarainya hanya akan tinggal satu kata yaitu, kekeluargaan.

Pemimpin yang menempatkan rakyatnya sebagai satu keluarga besar dengan cara pandang keluarga dan menempatkan mereka dalam bingkai kekeluargaan tidak akan berbuat dholim kepada mereka. Yang ada justru sikap mengayomi, welas asih, dan melindungi.

Seorang presiden Indonesia ke depan harus memiliki sifat berani dan tegas, dalam bertindak atas dasar kepentingan rakyat banyak, atas dasar kepentingan keluarga besarnya, jujur, menempatkan kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan keluarga kecilnya, kelompok, golongan, ataupun partainya.

Seorang presiden Indonesia ke depan harus menjunjung tinggi hukum. Menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kepemimpinannya dan tidak menginterpensi proses hukum. (bersambung)

MANIFESTO PERJUANGAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Mukadimah...............................................................................3

Jati Diri Partai GERINDRA.......................................................6

Visi dan Misi Partai GERINDRA...............................................7

Prinsip Dasar Partai GERINDRA..............................................8

1. Prinsip Disiplin......................................................................8

2. Prinsip Kedaulatan.................................................................8

3. Prinsip Kemandirian...............................................................9

4. Prinsip Persamaan Hak..........................................................9

5. Prinsip Kerjasama dan Gotong Royong....................................9

6. Prinsip Musyawarah.............................................................10

Pokok-pokok Perjuangan Partai GERINDRA............................10

1. Bidang Politik.......................................................................11

2. Bidang Ekonomi...................................................................14

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat...............................................21

4. Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan.............................24

5. Bidang LIngkungan Hidup dan Kehutanan.............................26

6. Bidang Sosial, Budaya, dan Pendidikan..................................29

7. Bidang Hukum.....................................................................32

8. Bidang Hak Asasi Manusia...................................................34

9. Bidang Pertahanan dan Keamanan........................................36

10. Bidang Otonomi Daerah......................................................38

11. Bidang Agama....................................................................40

12. Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional.........41

13. Bidang Hak-Hak Perempuan...............................................44

14. Bidang Pemuda...................................................................45

15. Bidang Perburuhan..............................................................47

16. Bidang Riset dan Teknologi..................................................48

Penutup...................................................................................50

Mukadimah

Bahwa cita‐cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang‐Undang Dasar (UUD) 1945, merupakan tujuan bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Cita‐cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun segala kehidupan secara seimbang lahir dan batin dengan landasan Pancasila.

Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern, dan mandiri menuntut pembaruan terus‐menerus melalui usaha‐usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan zaman dengan tetap memelihara nilai‐nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia.

Dalam menghadapi perkembangan zaman dan globalisasi, identitas dan jatidiri bangsa tetap menjadi fondasi utama untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan tatanan baru. Terjadinya penyelewengan terhadap cita‐cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 di berbagai bidang perlu dikoreksi. Haluan baru dan tatanan baru bagi kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia harus dilandaskan pada kemurnian pelaksanaan ancasila dan UUD 1945. Hakikat tatanan baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan yang terus‐menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.

Sejak Proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih bergulat memerangi kemiskinan dan kemelaratan serta berjuang untuk tegaknya keadilan. Sistem politik dan ekonomi tidak mampu menutup kesenjangan antara kaum miskin dan kaum kaya, yang akhirnya menciptakan jurang ketidakadilan. Ketika kondisi mayoritas rakyat berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tak kunjung mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan politik, sosial, dan ekonomi untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia. Sistem politik kita tidak mampu membangun kepemimpinan nasional yang kuat, yang dapat mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kemakmuran yang berkeadilan.

Pada sisi lain, sejak era reformasi, sistem perekonomian kita semakin liberal dan kapitalistik. Sistem ekonomi kerakyatan yang diletakkan dasarnya oleh para pendiri bangsa melalui Pasal 33 UUD 1945 semakin ditinggalkan. Kondisi ini telah menyebabkan kehidupan rakyat pada umumnyajauh dari kesejahteraan. Kekayaan alam menjadi lahan pertarungan perebutan pengaruh diantara kekuatan‐kekuatan politik dan kekuatan asing, tidak untuk sebesar‐besar kemakmuran rakyat. Jumlah kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi masalah utama. Karena itu, tidak ada pilihan lain, kita harus mewujudkan kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan.

Budaya bangsa harus menjadi jati diri dan kekuatan bersama. Wawasan kebangsaan mempererat persatuan dan kesatuan manusia Indonesia. Perbedaan di antara kita tidaklah menjadi sebab untuk terpecah belah, tetapi hendaknya menjadi rahmat dan kekuatan bangsa Indonesia.

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) hadir di tengah masyarakat karena terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada Negara dan rakyat Indonesia. Partai GERINDRA adalah partai rakyat yang berjuang untuk tegaknya Pancasila, UUD 1945 sebagaimana ditetapkan pada 18 Agustus 1945, dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai GERINDRA adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya, dan bangun badannya. Partai GERINDRA adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan disegala bidang.

Partai GERINDRA menyatakan diri tampil di pentas demokrasi untuk perubahan kepemimpinan nasional, dan perubahan tata laksana penyelenggaraan Negara. Partai GERINDRA mendukung segala upaya untuk pembangunan bangsa (nation building) dan karakter manusia Indonesia. Partai GERINDRA bertekad memerdekakan rakyat Indonesia dari penjajahan ekonomi dan politik yang membelenggu dan merampas kehoratan manusia Indonesia. Partai GERINDRA menjunjung tinggi kebebasan intelektual sebagai amanah Pancasila dan UUD 1945. Partai GERINDRA memposisikan diri sebagai partai gerakan yang mandiri, produktif, dan berpijak pada kearifan lokal, dalam upaya menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai gerakan, Partai GERINDRA senantiasa berjuang bersama rakyat serta menjadikan kekuatan rakyat sebagai kekuatan utama dalam membangun bansa dan masyarakat Indonesia.

Jati Diri Partai GERINDRA

Dalam perjuangan tersebut, Partai GERINDRA berpijak dan berpegang teguh pada landasan kedaulatan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yag berdasarkan Pancasila dan Undang‐Undang Dasar 1945. Adapun jati diri Partai GERINDRA adalah :

1. Kebangsaan (nasionalisme), Partai GERINDRA adalah partai yang berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada karakter nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri. Wawasan kebangsaan ini menjadi jiwa dalam segala aspek kehidupan berbangsa, baik kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keagamaan.

2. Kerakyatan, Partai GERINDRA adalah partai yang dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah atas Republik Indonesia. Keberpihakan pada kepentingan rakyat merupakan sebuah keniscayaan.

3. Religius, Partai GERINDRA adalah partai yang memegang teguh nilai‐nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan masing‐masing. Nilai‐nilai religius senantiasa menjadi landasan bagi setiap jajaran pengurus, anggota, dan kader Partai GERINDRA dalam bersikap dan bertindak.

4. Keadilan Sosial, Partai GERINDRA adalah partai yang mencita‐citakan suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, yakni masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kesetaraan gender. Keadilan sosial harus didasari atas persamaan hak, pemerataan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Visi dan Misi Partai GERINDRA

Keberadaan Partai GERINDRA dalam pentas politik nasional memiliki visi “menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai‐nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai GERINDRA mengemban misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain :

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemeratan hasil‐hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing.

3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.

4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum.

5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan keemimpinan nasional yang kuat.

Prinsip Dasar Partai GERINDRA

Dalam mewujudkan visi dan misi, Partai GERINDRA mengacu pada prinsip‐prinsip dasar sebagai berikut :

1. Prinsip Disiplin

Disiplin merupakan prinsip dasar dari seluruh pejuangan Partai GERINDRA dalam mencapai tujuan bersama. Dengan disiplin, seluruh sumber daya terfokus dan terorganisir sehingga mencapai usaha maksimal. Dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, Partai GERINDRA senantiasa mengedepankan disiplin dalam setiap gerak dan langkah.

2. Prinsip Kedaulatan

Kedaulatan merupakan perwujudan sejati dari sebuah kemerdekaan, yang meliputi kedaulatan atas diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Menghargai dan menghormati kedaulatan setiap entitas merupakan landasan penting dalam tata pergaulan sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai GERINDRA bersikap dan bertindak berdasarkan penghormatan dan penghargaan terhadap kedaulatan setiap individu serta menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa.

3. Prinsip Kemandirian

Kemandirian dimaknai sebagai bekerja dan berkarya berdasarkan kemampuan diri sendiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuanpihak lain. Kemandirian juga dimaknai sebagai manifestasi dari kepercayaan diri dan penghargaan atas diri sendiri serta menempatkan setiapindividu sebagai entitas yang memiliki kemampuan dan karya. Partai GERINDRA bersikap dan bertindak berdasarkan kemampuan yang dimiliki serta menghargai kemandirian setiap individu.

4. Prinsip Persamaan Hak

Dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap individu memiliki persamaan hak yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Tak ada yang dikecualikan dan dibedakan haknya, kecuali dikarenakan oleh karya dan kerja individu itu sendiri. Partai GERINDRA bersikap dan bertindak dengan mengedepankan persamaan hak setiap individu dan mengembangkan sikap anti diskrimnasi.

5. Prinsip Kerjasama dan Gotong Royong

Sikap kerjasama dan gotong royong yang dilandasi oleh penghormatan atas kedaulatan, kemandirian, dan

persamaan hak dalam mengerjakan dan menuntaskan sebuah pekerjaan sejatinya merupakan kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk ssial. Tidak ada individu yang bisa hidup tanpa membutuhkan individu lain. Partai GERINDRA sangat menyadari pentingnya kerjasama, karena itu dalam setiap sikap dan tindakan, Partai GERINDRA mengedepankan dan mengembangkan kerjasama dan gotong royong dengan entitas masyarakat lainnya sebagai landasanpergaulan berbangsa dan bernegara.

6. Prinsip Musyawarah

Musyawarah merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia yang luhur. Musyawarah memberikan penghormatan kedaulatan individu dan mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi. Musyawarah harus dijadikan jalan utama dalam memecahkan setiap permasalahan sehingga tidak memunculkan konflik dan kebuntuan. Partai GERINDRA menjadi garda terdepan dalam pelestarian nilai‐nilai musyawarah dengan mengembangkan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan bangsa.

Reaksi: